ELTV SATU ||| ARTIKEL – Sistem perbankan bisa dilawan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) jika terbukti melanggar hak-hak konsumen dalam hubungan antara bank dan nasabah.
Dasar Hukum:
1. Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1999
Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Artinya, nasabah bank adalah konsumen.
2. Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen*
Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan prinsip manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.
Sistem perbankan tidak bisa sewenang-wenang hanya karena tunduk pada sistem keuangan atau aturan BI/OJK. Jika ada praktik yang merugikan nasabah, UU Perlindungan Konsumen bisa digunakan untuk menuntut perlindungan atau ganti rugi.
3. Pasal 7 dan 8 UU Perlindungan Konsumen
Pelaku usaha (dalam hal ini bank) wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur.
Dilarang menyembunyikan informasi yang merugikan.
Tidak boleh memaksakan kehendak terhadap konsumen.
Contoh Kasus Nyata di Mana Nasabah Dapat Menggunakan UU Perlindungan Konsumen terhadap Bank Boleh dilawan jika :
* Pemotongan dana secara diam-diam (auto debet tanpa persetujuan)
* Penagihan dengan kekerasan atau mempermalukan
* Tidak transparan soal bunga/kewajiban
* Produk asuransi atau kartu kredit yang disisipkan tanpa izin
Tidak bisa dilawan (jika nasabah wanprestasi murni):
* Kredit macet karena nasabah lalai bayar
* Penyitaan jaminan sesuai prosedur hukum
Tapi Perlu Diingat Sistem perbankan juga dilindungi oleh:
* UU Perbankan (No. 10/1998)
* UU OJK
* UU BI
* UU Fidusia
* Dan aturan teknis lainnya
Maka, perlu dianalisis apakah tindakan bank semata-mata menjalankan fungsi hukum, atau melanggar hak konsumen. Sistem perbankan tidak kebal hukum. Jika bank bertindak melampaui kewenangannya, merugikan, tidak transparan, atau menyalahgunakan kekuasaan, nasabah berhak melawan berdasarkan UU Perlindungan Konsumen.
Dapat mengadu ke:
* Bank itu sendiri
* OJK (Otoritas Jasa Keuangan)
* LAPS-SJK (Lembaga Penyelesaian Sengketa)
* Lembaga Perlindungan Konsumen (LPKSM)
* Pengadilan Negeri, jika perlu gugatan perdata.